Fatamorgana Permenristekdikti No.55 Tahun 2018?

Barangkali mahasiswa  akan mengenal sosok Daoed Joesoef, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III pada tahun 1978-1983, juga dengan kebijakan kontrovesi NKK/BKK.

Baru-baru juga pada momentum sumpah pemuda, kabarnya Organisasi Extra Kampus yaitu CIPAYUNG Plus mendapatkan “kemenangan besarnya” terkait Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018. Apakah iya “kemenangan besar” atau jangan-jangan suatu fatamorgana semu?

Bercermin kepada kebijakan NKK/BKK, Normalisasi kampus gencar membungkam mahasiswa. BEM (Badan Esekutif Mahasiswa), UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) adalah suatu tawaran untuk mahasiswa berkegiatan dan mengembangkan keilmuannya dan minat bakatnya, di tengah-tengah padatnya SKS (Sitem Kredit Semester) mahasiswa juga diburu bak domba keluh agar cepat lulus dan “bekerja”.

Masih dalam kontrol kampus tentunya kegiatan-kegiatan diatas, belum lagi masih dituntut membuat kepanitiaan dies natalis dsb, yang sifatnya rutinitas, mau tidak mau mahasiswa harus mencapai standar poin keaktifan dalam mencapai gelar wisudanya.

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018. Turunan peraturan tersebut ialah adanya UKM-PIB (Unit Kegiatan Mahasiswa – Pengawal Idelogi Bangsa) yang didalamnya menetapkan OKP (Organ Kepemudaan Kampus) atau Extra Kampus diperbolehkan masuk dalam kampus dalam mengawal idelogi bangsa yaitu pancasila.

Sebentar dulu, diksi yang digunakan ialah “Pengawal” Idelogi Bangsa? Seakan-akan bangsa ini sedang mengalami ketakutan dan ancaman yang sedemiakian luarbiasanya, sehingga membutuhkan “Pengawal” yang didalamnya mahasiswa?

Kalo membaca latar belakangnya permendikti ini, sebagaimana di sampaikan Mohamad Nasir, NKK/BKK membuat suburnya radikalisme dan intoleransi kampus. Barangkali ada kesempitan berpikir?

Bagaimana tidak, membaca survey yang dilakukan Pusat Pengakajian Islam dan Masyarakat (PPIM) tahun 2018, PPIM menemukan sebanyak 10,01 persen guru Muslim punya opini sangat intoleran secara implisit dan 53,06 persen memiliki opini yang intoleran secara implisit. Selain itu, 6,03 persen guru Muslim memiliki opini sangat intoleran dan 50,87 persen guru memiliki opini intoleran secara eksplisit.

Dalam survei diatas menyasar: guru TK, Raudatul Athfal, SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTS), SMA, dan Madrasah Aliyah (MA) di Indonesia. Data tersebut menjelasakan sejak TK-SMP siswa diajar oleh guru yang mempunyai opini intoleransi. Tentu masih ingat aksi karnaval anak-anak TK di Probolinggo yang menggunakan cadar dan replica senjata?

Artinya ketika mahasiswa saja yang diwadahi “kepancasilaanya” bagaimana dengan dosen, guru dan siswa? UKM-PIB mampukah mencabut ideologi yang sudah mempunyai akar membesar? Bagaimana kabar perjuangan mahasiswa konon bercita-cita mempunyai ruang atau laboratorium balajar tanpa “tunduk” mutlak dibawah rektor atau pemerintah?

Oleh: Ghorby Sugianto
Picture: bluethumb.com

#Permenristekdikti No.55 Tahun 2018  #Omahbiru  #GMKISurabaya

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *