GMKI Surabaya: Desak DPR dan pemerintah sahkan RUU PKS

Rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan disikapi oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya dengan adanya diskusi bertema, Pencarian Jalan: Kekerasan terhadap perempuan, koridor pendidikan dan regulasi undang-undang (08/12/2018) dilanjut minggu pagi kemarin dengan mengikuti long march ditaman bungkul mendesak pemerintah segera sahkan RUU Penghapusan Pelecehan Sexual dengan beberapa elemen organisasi lainnya.

Diskusi yang digelar di Tegalsari 62 ini menghadirkan dua narasumber yaitu Poedji Tan seorang penulis, peneliti, aktivis perempuan dan pendiri Konde.co. selain Poedji Tan, aktivis perempuan GMKI yaitu Eliza Lana menjadi narasumber malam itu.

Poedji Tan memaparkan bahwa kekerasan sexual semakin tahun meningkat. Sepanjang tahun 2017 menurut Komisi Perempuan dan anak menunjukan 348.446 kasus terhadap perempuan. Kegelisahan ini yang mendorong berbagai elemen untuk mendesak pemerintah segera sahkan RUU PKS.

RUU PKS memiliki beberapa tujuan ungkap Poedji Tan, pertama: melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan sexual, kedua: mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan dan berbagai pihak pada korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyitas. Ketiga, memberikan keadilan bagi korban kejahatan sexual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan sexual. Keempat, menjamin terlaksananya kewajiban Negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab koorporasi dalam lingkungan bebas kekerasan sexual.

Dalam menyikapi kegelisahan ini, Eliza Lana menambahkan bahwa peran pendidikan sangatlah vital, pendidikan untuk manusia yang sadar akan keadilan gender yang terejawantah dalam sikap humanis. “Perempuan harus cerdas, kalo bisa berpendidikan setinggi-tingginya. harus berani medobrak ketidakadilan hukum, budaya, sistem sosial dan agama yang itu adalah narasi patriarki. Berserikatlah wahai perempuan.” Tutupnya.

Sistem pendidikan yang adil gender harus diterapkan sedini mungkin dan menjadi habitus dalam tatanan masyarakat  untuk mencegah kekerasan sexual yang terus meningkat dan pemerintah segera sahkan RUU PKS, ujar Albert Tito yang mejabat Sekretaris Aksi dan pelayanan GMKI Surabaya dan merangkap moderator dalam sela-sela diskusi publik itu.

Tercatat data yang terhimpun FORMAPPI masa sidang 2018/2019 jumlah RUU yang masuk pembahasan 16 dari 24 yang harus dibahas, sedangkan yang disahkan 3 UU.

DPR harus lebih beritegritas dalam mendengar suara-suara yang tertindas dan mengupayakan keadilan, karena merekalah perwakilan rakyat. Jika suatu tatanan sosial menganggap biasa kekerasan sexual maka disanalah habitus atau budaya kekerasan sexual semakin tumbuh./*GS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *