Lokakarya dan Paskah Nasional, GMKI hadir membawa harapan ditanah Papua.

Lokakarya dan Paskah Nasional, GMKI hadir membawa harapan ditanah Papua.

 

Manokwari, Omahbiru.or.id- Ketua Umum Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat mengungkapan dalam sambutan penutup di acara Pilar-Pilar Demokrasi dan Paskah Nasional, bahwa Persoalan HAM (Hak Asasi Manusia)  di tanah Papua harus diusut tuntas. GMKI mendorong Pemerintah Daerah Papua Barat membentuk tim investigasi independen guna menuntaskan persoalan HAM ditanah Papua.

Pendekatan yang dilakukan rezim otoriter harus ditinggalkan dan diubah menjadi penedekatan dialog, pendekatan kemanusiaan. Masyarakat papua merupakan bagian dari kekayaan kebhinekaan indonesia maka perlu perlakuan yang setara sesama warga indonesia. Keadilan dan kesejahteraan indonesia diharapkan ada dibumi papua, tegas Sahat.

Lokakarya Pilar-Pilar Demokrasi dan Paskah Nasional yang diselenggarakan di tanah injil Manokwari 07/04/18 dihadiri oleh 30an cabang GMKI yang tersebar di indonesia, BEM, CIPAYUNG, KNPI beserta mahasiswa-mahasiswa lain. Rangkaian Kegiatan ini berlangsung kondusif, peserta aktif bertanya kepada pemateri. Peserta juga didorong aktif berkarya menebarkan karya yang cerdas mengakar pada kearifan lokal yang bebas dari HOAX. Mahasiswa perlu lebih banyak membaca, kritis, Analitis dan berpikir jernih.

Kehadiran GMKI pada moment paskah ini membuka ruang-ruang harapan pada Orang Asli Papua untuk kembali berdaya dalam sektor manusia, budaya, ekonomi, infrastruktur dan ekologi ditanah Papua. Hadirnya GMKI juga membawakan pokok-pokok pikiran dan pernyataan sikap:

Pokok-pokok pikiran dan pernyataan sikap GMKI dalam Lokakarya Pilar-Pilar Demokrasi dan Paskah Nasional.

  1. Di era milenial saat ini cakrawala informasi terbuka lebar, dengan berbagai perangkat teknologi yang diciptakan manusia. Segala hal dapat diakses dengan mudah dan dibutukan kekritisan dan kebijaksanaan dari setiap individu yang merupakan pelaku media sosial. Adaun tawaran preventif GMKI yaitu bagi pelaku media sosial diharapkan dapat mengkonsumsi konten berita/ informasi dengan pemikiran yang kritis-analitis-positif. Bila berita tidak kredibel dan terklarifikasi (Hoax dan ujaran kebencian) maka jangan diteruskan, agar tidak menjadi genderang permasalahan berkelanjutan yang berkunjung konflik.
  2. Terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di papua harus dipahami bahwa dipengaruhi banyak faktor yang mengakibatkan banyak gesekan. Sampai saat ini, kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu belum tuntas karena lembaga peradilan yang ada, tidak mampu menyelesaikan semua kasus tersebut. Kami mendorong dibentuknya lembaga peradilanHAM berat untuk menuntaskan semua kasus HAM diTanah Papua, sebagai bentuk pengakuan sosial orang papua secara sosio-historis.
  3. Orang Papua juga harus punya tempat yang layak yang diperuntukan bagi peningkatan dan proteksi ekonomi Orang Asli Papua yang biasa disebut Pasar Mama Papua, sebagai bentuk pengakuan sosial papua-melanesia dibidang ekonomi.
  4. Pemerintah Indonesia selama ini belum optimal memperkenalkan budaya Papua ke Masyarakat luas, sehingga perlu untuk mengangkat budaya-budaya Masyarakat Asli Papua di panggung Masyarakat Internasional dengan pendekatan kearifan lokal, sebagai bentuk pengakuan sosial Orang Papua-Melanesia dibidang budaya.
  5. Sikap masyarakat Indonesia lewat media massa, juga pemerintah termasuk Aparatur Sipil Negara kadang sangat diskrimiatif terhadap masyarakat asli Papua. Perlu ketegasan hukum untuk menyejajarkan masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia lainnya, sebagai bentuk pengakuan sosial orang Papua-Melanesia dibidang hukum.

Pernyataan Sikap

  1. GMKI menyerukan tagline dimedsos yaitu #BASKETPING (Baca, Kritis Analitis, Positif Thinking)
  2. Mendorong pemerintah daerah dan puat menghentikan diskriminasi terhadap rakyat Papua mengenai akses lapangan pekerjaan dan juga lebih memprioritaskan kesetaraan rakat Papua.
  3. Mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengangkat budaya-budaya Papua dilevel Nasional dan Internasional serta memberikan ruang yang lebih kepada rakyat Papua untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat Papua.
  4. Mendorong Legislatif Papua Barat untuk merumuskan dan bersama pemerintah mengesahkan tentang Raperdasus dan Raperdasi dana otonomi Khusus untuk sektor Pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur.
  5. Mendorong Pemerintah membentuk lembaga pendidikan vokasional untuk memberdayakan masyarakat papua.
  6. Menuntut kepada lembaga peradilan dan penegak hukum indonesia untuk menindak tegas pelaku diskriinatif yang berbau SARA terhadap masyarakat Papua dan menuntut Pemerintah mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat serta mengadili seadil-adilnya terhadap pelaku pelanggar HAM berat yang terjadi di Papua melalui pengadilan HAM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *