Perempuan Kanca ing wingking ?

Dalam tulisan Ruth Indiah Rahayu berjudul Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari Tutur Perempuan, memaparkan bahwa sampai menginjak di tahun 1997, doktor yang menggeluti sejarah di indonesia hanya tiga orang doktor perempuan. Ruth sendiri menuliskan, sejarah di indonesia pada waktu itu memiliki eksistensi negeri ini laki-laki (androcentric). Padahal perempuan dikenal mahluk yang cakap bertutur, jika bertutur ia sangat detail melihat potensi perempuan memiliki kebutuhan berkata-kata lebih bayak daripada laki-laki. Hal sangat disayangkan jika perempuan tidak mengambil bagian dalam penulisan sejarah.

Jika melihat ke belakang sebelum reformasi, gerakan-gerakan perempuan sudah timbul ke permukaan dari adanya kongres perempuan I di Yogyakarta 22 Desember 1928 yang didalamnya terdapat organisasi perempuan terlibat di arusnya. Salah satunya ialah Putri Mardika ia adalah bagian dari Budi Oetomo yang mengusung suara ke permukaan untuk pendidikan anak-anak perempuan.

Pada abad 20 muncul gerakan perempuan Gerwani, ia sangat keras mendukung monogami karena pada jamannya, masyarakat mempunyai stigma budaya maupun agama bahwa perempuan merupakan mahluk kelas dua setelah laki-laki. Hal ini menciptakan suasana perempuan kerap kali menjadi mahluk yang sangat rentan untuk ditindas secara haknya sebagai sesama manusia maupun hak-haknya lainnya seperti pendidikan yang dikesampingkan, kekerasan seksual secara psikologi maupun fisik. Gerwani juga menyuarakan kesetaraan hak dalam tanah, kesempatan yang sama dalam perihal bekerja maupun jabatan politik untuk perempuan.

Dalam diskusi “Perempuan Kanca Ing Wingking ?” pada 23 oktober 2017 yang digelar oleh Tim Careteker Komisariat UKDC (Universitas Katolik Darma Cendika) mengungkapkan, bahwa gerakan perempuan yang timbul merupakan wujud akan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, sehingga gerakan-gerakan itu timbul dan sampai sekarang organisasi perempuan masih kerap kali menyuarakan suara sang lian itu.

Maria Ekravilo dalam pendapatnya di diskusi “perempuan kanca ing wingking?” mempertanyakan bagaimana perempuan bisa memiliki hak yang setara? Sedangkan dalam budaya maupun agama perempuan kerap kali diwartakan perempuan urusannya untuk momong anak, memasak, mendidik anak, melayani suami dan anak dan harus tunduk kepada laki-laki ? apakah mutlak seperti itu ?

Forum juga mempertanyakan hak berpolitik yang sekarang diberikan kepada perempuan 30% dan kenapa sudah diberikan prosentase 30% dari 100% masih saja tidak terpenuhi kuotanya ? apakah peran budaya dan agama menjadi tembok yang sangat tebal yang sulit diruntuhkan sehingga dalam arus bawah sadar perempuan, ia mereduksi eksistensinya sendiri sebagai sesama manusia ?

Ester Linawati dalam esainya “Perempuan kanca wingking atau sigaraning nyawa ?” mengungkapkan perempuan jawa dalam budayanya yang kerap kali bereksistensi “dibelakang layar” itu tergantung perempuan dalam menyikapinya.
Proses demokrasi menjadi point utama, proses dialog antara perempuan dan laki-laki dan kesepakatan bersama tanpa ada yang dirugikan hak-haknya yang menjadi bahan pertimbangan bersama.

Kita bisa melihat perempuan jawa yang “bermain halus” ketika budaya seperti sangkar besi buatnya. Perempuan jawa memainkan “politik”nya dengan menangkap emosianal laki-laki dengan kerendahan hatinya melayani laki-laki tetapi ia mampu mempengaruhi suara laki-laki dalam pengambilan keputusannya. Seperti contoh yang dilakukan Megawati, ia terlihat dengan gamblang “berpolitik”, meskipun ia tidak berada dalam barisan terdepan dalam kenegaraan ia mampu “mempengaruhi” sang pemimpin negara dalam keputusan-keputusannya, barangkali tidak terlepas juga ia menjadi ketua umum partai yang menyokong pemimpin negara saat ini.

Paradoks eksistensi “bermain dibelakang” ini yang kerap kali digunakan perempuan jawa dalam menyikapi budaya jawa yang barangkali dianggap tabuh.

Lalu bagaimana dengan kuota yang 30% masih belum terpenuhi ? artinya perempuan mesti keluar dari “zona nyaman”, perempuan mesti “membuka” barikade dan menerobos dengan semangat juang bersama-sama “membuka” belenggu dengan laki-laki, organisasi-organisasi maupun komunitas yang memiliki kepedulian yang “sama” yaitu terciptanya keadilan dan kedamaian bagi semua ciptaan. Dengan berpacu bersama meningkatkan kapasitas yang siap bertarung dalam kanca “politik”

Bukan hanya sesama organisasi perempuan saja yang perlu digandeng untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan. Menurut Ruth Rahayu, dibutuhkan pula kerja sama antara organisasi perempuan dan organisasi yang memperjuangkan masalah perburuhan, petani, lingkungan, HAM, dan lainnya untuk mencapai gol ini. 

Ria Tekat salah satu pemantik diskusi yang saat ini bergerak dalam pendidikan memaparkan juga bahwa peran pendidikan sangatlah penting utuk meningkatkan kapasitas perempuan.

“Setelah reformasi, gerakan perempuan juga mengembangkan strategi kerja sama dengan penyelenggara negara, baik legislatif maupun eksekutif, untuk mewujudkan kebijakan yang adil bagi perempuan,” – Ruth Rahayu.

Dengan kata lain bukan tentang perempuan saja, tetapi tentang nilai-nilai yang adil dan luhur diperjuangkan bersama-sama oleh semua kalangan untuk tercapainya keadilan dan kedamaian bagi semua ciptaan dengan bercermin sebagai “keakuan” sebagai manusia seutuhnya.
Oleh: Ghorby Sugianto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *